Pelayanan publik HIPMI Indonesia bukan dalam bentuk layanan administratif langsung seperti lembaga pemerintahan, tetapi lebih ke peran strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, terutama dalam mendukung dunia usaha dan wirausaha muda.

Berikut adalah bentuk nyata peran HIPMI dalam pelayanan publik:

✅ 1. Mitra Strategis Pemerintah

HIPMI berperan sebagai jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah untuk:

• Mengadvokasi regulasi pro-bisnis

• Memberi masukan dalam perumusan kebijakan ekonomi dan investasi

• Mendorong pelayanan publik yang efisien dan ramah investor

✅ 2. Kolaborasi dalam Digitalisasi Layanan

HIPMI mendorong percepatan transformasi digital dalam layanan publik, khususnya:

• Sistem perizinan online (seperti OSS)

• Akses layanan perpajakan, legalitas, dan keuangan

• Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ramah UMKM

✅ 3. Edukasi dan Pendampingan UMKM

HIPMI memberikan layanan berupa:

• Pelatihan dan sosialisasi layanan publik digital

• Pendampingan untuk akses pembiayaan, legalitas usaha, dan ekspor

• Workshop kolaboratif dengan instansi pemerintah

✅ 4. Mendorong Transparansi dan Inovasi Pelayanan

HIPMI secara aktif mendorong:

• Standarisasi pelayanan publik berbasis kinerja

• Inovasi layanan yang cepat, murah, dan transparan

• Evaluasi dan apresiasi layanan publik yang mendukung iklim usaha

🔍 Contoh Kegiatan:

• Forum bersama DPMPTSP dan pemerintah daerah

• Program HIPMI Goes to Campus & Goes to School: edukasi kewirausahaan & layanan publik

• Penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang mendukung startup dan UMKM

🎯 Tujuan Akhir:

Mewujudkan ekosistem pelayanan publik yang mendukung tumbuhnya pengusaha muda yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.